Layanan Informasi dan Kerjasama Pengukuran2020-07-21T11:10:01+07:00

Layanan Informasi dan Kerjasama Pengukuran


Prosedur kerjasama penyelenggaraan pengukuran kompetensi dengan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut maka kerjasama antar daerah didahului dengan membuat Kesepakatan Bersama di antara Kepala Daerah dan selanjutnya untuk pelaksanaan teknisnya diatur dalam sebuah Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan tata cara tersebut maka tahap-tahap kerjasama pengukuran kompetensi adalah sebagai berikut:

  1. Calon mitra mengirimkan Surat Permintaan Kerjasama Pengukuran yang meliputi : jenis layanan yang diminta, jumlah peserta dan waktu pelaksanaan, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  2. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai akan melakukan koordinasi ke dalam dan kepada mitra untuk mendapatkan kesepakatan jadwal, dan selanjutnya akan mengirimkan surat jawaban atas permintaan.
  3. Selanjutnya Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai akan segera menyiapkan dokumen Kesepakatan Bersama (untuk calon mitra yang belum pernah bekerjasama atau masa berlaku Kesepakatan Bersama yang pernah dibuat sudah habis) dan dokumen Perjanjian Kerjasama.
  4. Selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan kedua pihak sudah menandatangani baik Kesepakatan Bersama maupun Surat Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati, diantaranya meliputi jenis layanan, jumlah peserta, jumlah biaya, serta hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.